LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah lembaga strategis, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan integritas aparatur, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga penertiban serta pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, BPKP, BPK, LKPP, dan seluruh pihak yang selama ini memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek strategis daerah serta optimalisasi pengelolaan aset pemerintah. Ia mengungkapkan, melalui pendampingan lembaga terkait, sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya dikelola pihak lain berhasil dikembalikan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.
Sementara itu, dalam pemaparan Kementerian Dalam Negeri ditegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kepala daerah juga dituntut memastikan seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan aset, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan internal, menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tuntas, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas dan penegak hukum.
Upaya pencegahan korupsi juga perlu dilakukan secara konsisten melalui edukasi, pendampingan, pengawasan, dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran Wakil Bupati Luwu bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga pengawasan guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Pimpinan KPK Johanes Tanak, Deputi Bidang Pencegahan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan BPKP RI Setia Nugraha, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Ghazali bersama sejumlah pejabat terkait.